PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SDGs 5

Authors

  • Devina Aulia Firnanda Universitas Negeri Surabaya
  • Febiola Hengrida Almayra Universitas Negeri Surabaya
  • Indah Prabawati Universitas Negeri Surabaya
  • Firre An Suprapto Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10402

Keywords:

kekerasan terhadap anak, efektivitas hukum, perlindungan anak, pencegahan, SDGs 5.

Abstract

Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terus terjadi dan menunjukkan kondisi yang menyedihkan, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di negara ini masih belum bekerja dengan baik. Berbagai jenis kekerasan, seperti fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, tidak hanya membahayakan keselamatan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan sumber daya manusia secara berkepanjangan. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, di lapangan masih ada perbedaan antara aturan tersebut dengan cara penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif hukum perlindungan anak digunakan dalam mencegah kekerasan, serta mempelajari hubungannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan ke-5 yang berfokus pada penghapusan semua bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, didukung oleh studi dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak secara hukum masih belum begitu efektif. Hal ini karena masyarakat kurang memahami hukum, penegakan hukum tidak konsisten, lembaga yang melindungi anak masih kurang mampu, dan juga kurangnya kerja sama antar sektor. Kondisi itu menyebabkan upaya mencegah kekerasan terhadap anak masih hanya merespons masalah setelah terjadi, dan belum mengatasi penyebab utama masalah secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pihak yang bertugas mengadili hukum, Lembaga yang melindungi anak, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih cepat merespons dan mencegah masalah. Selain itu, penggabungan kebijakan perlindungan anak dengan tujuan SDGs 5 harus ditingkatkan agar upaya menghilangkan kekerasan bisa terus berlangsung dengan baik dan memiliki arah yang jelas.

References

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250–258.

Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Profil Anak Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kemensos RI.

Prasetyo, A. (2018). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Rechts Vinding, 7(1), 17–32.

Putri, N. A., & Suryadi, A. (2021). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 567–582.

Rahmawati, D. (2020). Peran negara dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 120–135.

Sari, M., & Wibowo, T. (2022). Kekerasan terhadap anak dalam perspektif sosial dan hukum. Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(1), 45–60.

Utami, S. (2019). Perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM, 10(2), 89–102.

Wahyuni, S. (2021). Kebijakan publik dalam perlindungan anak di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 33–47.

Yuliana, L. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(2), 101–115.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

UNICEF. (2021). Child Protection Strategy: Preventing and Responding to Violence Against Children. New York: UNICEF.

World Health Organization. (2020). Global Status Report on Preventing Violence Against Children. Geneva: WHO.

Arifin, Z. (2017). Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Setia.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis. New York: Routledge.

Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Subarsono, A. G. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Downloads

Published

10-05-2026

How to Cite

Firnanda, D. A., Almayra, F. H. ., Prabawati, I. ., & Suprapto, F. A. . (2026). PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SDGs 5. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 25896–25905. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10402

Issue

Section

Articles