Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Di Pengadilan Negeri Bengkulu

Authors

  • Deksan Trimayorah Universitas Prof Dr Hazairin SH bengkulu
  • Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum Universitas Prof Dr Hazairin SH bengkulu
  • Andri Zulpan, S.H., M.H Universitas Prof Dr Hazairin SH bengkulu

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10304

Keywords:

Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, KUH Perdata, Pengadilan Negeri Bengkulu, Socio-Legal

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dibimbing oleh Ibuk Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum dan Bapak Andri Zulpan, S.H., M.H. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris atas pelaksanaan hukum di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dipilih secara purposive sampling, serta analisis terhadap tiga putusan perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersifat integratif dengan menyinergikan tiga dimensi, yaitu dimensi normatif (penerapan Pasal 1320, 1238, dan 1243-1252 KUH Perdata), dimensi empiris (evaluasi ketat terhadap alat bukti), dan dimensi filosofis (pemberian kompensasi proporsional demi keadilan substantif). Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri atas faktor hukum (kekuatan alat bukti, penafsiran pasal, konsistensi dengan yurisprudensi) dan faktor non-hukum (kondisi ekonomi para pihak, upaya perdamaian, itikad baik debitur). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara wanprestasi tidak bersifat tekstual semata, melainkan merupakan konstruksi hukum yang integratif dan kontekstual.

References

Buku

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Teori Hukum dari Ulama Ushul Fikih. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 134.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 39.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 112.

Azhary. Hukum Acara Perdata: Peradilan Umum dan Agama. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 92.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi. (Surabaya: Bina Ilmu, 2012), hlm. 89.

Kartini, Muljadi, dan. Hukum Perikatan (Penjelasan tentang Lahir, Isi, Hapusnya Perikatan serta Wanprestasi). (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 156.

Marlinah, dan Ashibly. Panduan Penulisan Tugas Akhir. (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026).

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Perjanjian. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 112.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 67.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 45.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4, 248.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 78.

Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Sosial. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 141.

Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 45, 95, 98.

Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 89, 112, 145.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Depok: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 51, 85, 90.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 78, 178.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 23, 45, 78.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 78.

Yamin, Muhammad. Pembuktian Gugatan Perdata: Teori dan Praktik. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 189.

Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35.

Jurnal

Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. Ganec Swara, 15(1), 929–938. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193

Karna Junior, V., Suherman, G. A. F., & Nugroho, L. D. (2025). Studi kasus wanprestasi: Implikasi terhadap perancangan kontrak di sektor bisnis. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH), 4(1), 479–484. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5155

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(2), 95–102. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Direktori putusan pengadilan negeri Bengkulu - kategori wanprestasi. Diakses pada Januari 2026, dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-bengkulu/kategori/wanprestasi-1.html

Downloads

Published

04-05-2026

How to Cite

Trimayorah, D., Hasanah, S.H., M.Hum, U. ., & Zulpan, S.H., M.H, A. . (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Di Pengadilan Negeri Bengkulu. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 24769–24773. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10304

Issue

Section

Articles