Analisis Penerapan E-Budgeting dalam Proses Penganggaran Pemerintah Kota Surakarta
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10183Keywords:
E-Budgeting, Transparansi Anggaran, Tata Kelola KeuanganAbstract
Salah satu peningkatan dalam sistem tata kelola keuangan yang kuat adalah penggunaan E-Penganggaran dalam transparansi keuangan. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan layanan E-Budgeting. Studi ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana E-Budgeting mendukung transparansi anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. Temuan studi ini menunjukkan bahwa E-Budgeting sangat penting dalam meningkatkan transparansi anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan transparansi anggaran, termasuk e-budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi E-budgeting memainkan peran krusial dalam menyediakan data anggaran yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, administrasi Kota Surakarta menawarkan layanan ULAS sebagai dukungan untuk aspirasi dan keluhan masyarakat. Penghargaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Tertinggi dengan label Tidak Memenuhi Syarat selama dua belas kali berturut-turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam manajemen keuangan yang baik. Artikel ini merekomendasikan pentingnya peningkatan program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam pengawasan terhadap proses penganggaran Pemerintah Kota Surakarta.
References
Nasehati, A. (2022). Implementasi E-Budgeting Dalam mendukung transparansi pada pemerintahan kota surakarta. Ilmiyah Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(2), 134–140.
Surakarta, P. K. (2018). Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) pemerintah kota surakarta tahun 2018 pemerintah kota surakarta.
Zahri, R. M., & Kusumastuti, D. A. (2020). The determinant of user perspective, satisfaction, and e-budgeting success in Surakarta Municipality. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 4(1), 240–253.
S. Kurniawan, Pemkot Surakarta Serahkan DPPA APBD 2024 Kepada 37 OPD Senilai Rp 2,3 Triliun (2024).
Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran e-budgeting untuk mendukung transparansi anggaran pada Pemerintah Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 64–70.
Sanjaya, N., Dewi, H. F. S., Putri, S. S., Putri, S. H., Nasya, A. D., & Rini, M. (2025). Penerapan e-budgeting untuk mendukung transparansi anggaran: Studi kasus Pemerintah Kota Surakarta. ANTASENA: Governance and Innovation Journal, 3(1), 239–252. https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.348
Julianty, A. F. (n.d.). Analisis implementasi e-budgeting dalam mendukung transparansi pada Pemerintah Kota Surakarta. Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi literatur faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting dalam sektor publik. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(2), 68–79. https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79
Azizah, A. C., Dirgantari, N., Winarni, D., Setyadi, E. J., & Wibowo, H. (2026). Pengaruh e-Simbada, e-Budgeting, dan e-Planning terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2023. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 9(1), 380–394. https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2166
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sita Kirana Azahra, Vera Putri Naveza, Revienda Anita Fitrie, Eva Hany Fanida

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







