Analisis Yuridis Praktik Tax Avoidance Sektor Pertambangan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pajak
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.10034Keywords:
Tax Avoidance, Sektor Pertambangan, Hukum Pajak.Abstract
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang strategis bagi pembangunan, namun optimalisasinya sering kali terhambat oleh praktik tax avoidance. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik ini karena karakteristik industrinya yang kompleks dan melibatkan investasi besar lintas yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum mengenai tax avoidance sektor pertambangan dalam sistem perpajakan Indonesia dan menjelaskan analisis yuridis praktik tax avoidance sektor pertambangan di Indonesia ditinjau dari ketentuan hukum perpajakan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tax avoidance di Indonesia secara eksplisit belum tertuang dalam satu ketentuan khusus, melainkan tersebar dalam UU KUP, UU PPh yang telah diperbarui melalui UU HPP, serta PP No. 55 Tahun 2022 yang mengadopsi instrumen General Anti-Avoidance Rule (GAAR) dan Specific Anti-Avoidance Rule (SAAR). Secara yuridis, otoritas pajak menggunakan doktrin substance over form, prinsip kewajaran (arm’s length principle), dan batasan Debt to Equity Ratio (DER) untuk menangani skema agresif seperti transfer pricing dan thin capitalization, dan tantangan dalam pembuktian tax avoidance di pengadilan untuk keadilan distributif, kepastian investasi, dan optimalisasi penerimaan pajak.
References
Alikaputri, R. S., & Subekti, R. (2026). Implementasi regulasi penerimaan negara bukan pajak sektor batubara berdasarkan hukum keuangan negara di Kabupaten Muara Enim. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(2), 130-145.
Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas perpajakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adil: Jurnal Hukum, 14(1), 1-27.
Bianca, M. P. (2024). Pengaruh transfer pricing, tunneling incentive, thin capitalization, dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 [Tesis doktoral, Universitas Malikussaleh].
Damayanti, R. (2025). Penegakan hukum terhadap penghindaran pajak di Indonesia: Tinjauan atas efektivitas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Mahalini: Journal of Business Law, 2(2).
Judijanto, L. (2025). Peran tax treaty dan tax haven dalam penghindaran pajak internasional: Studi literatur atas regulasi dan implikasinya. Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan, 3(6), 258-266.
Kementerian Keuangan. (2020, 14 April 2026). Praktik penghindaran pajak di Indonesia. https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia
Kementerian Keuangan. (2023, 14 April 2026). Keadilan dan mencegah penghindaran pajak badan. https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan
Kementerian Keuangan. (2025a, 14 April 2026). EBITDA vs. DER: The battle against thin capitalization. https://www.pajak.go.id/en/artikel/ebitda-vs-der-battle-against-thin-capitalization
Kementerian Keuangan. (2025b, 14 April 2026). Siaran Pers SP – 3/BKF/2025. Indonesia menerapkan pajak minimum global. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/604
Kementerian Keuangan RI. (2021). Naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kementerian Keuangan RI. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Madaniah, P., & Khalida, R. (2026). Tax avoidance (penghindaran pajak) vs tax evasion (penggelapan pajak): Analisis etika bisnis Islam. Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial, 10(1).
Mahkamah Agung RI. (2013, 2 April). Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 B/PK/PJK/2013. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0c0ef9ea16b5ecbfbd8342a88be8d765.html
Mahkamah Agung. (2018). Yurisprudensi Nomor 3/Yur/TUN/2018. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eaecc889e3a2108081313030313033.html
Mariska, V. (2024). Pengaruh transfer pricing, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022) [Disertasi doktoral, Universitas Malikussaleh].
PWYP Indonesia. (2024, 14 April 2026). Forum pajak berkeadilan usulkan 5 strategi reformasi perluasan basis pajak. https://pwypindonesia.org/id/forum-pajak-berkeadilan-usulkan-5-strategi-reformasi-perluasan-basis-pajak/
Putri, R. D., Defitri, S. Y., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., & Ganda, A. T. (2025). Optimalisasi tax planning atas PPh: Tinjauan literatur terhadap praktik dan regulasi perpajakan di Indonesia. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(3), 5535-5544.
Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., ... & Tandililing, E. M. (2024). Konsep dasar perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
Susanto, S. (2022). Urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia. El-Dusturie, 1(2).
Wibowo, N. J. H. (2021). Transfer pricing pada Adaro Energy: Pendekatan analisis fungsional. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 13(1), 1-11.
Yunianto, B. (2015). Analisis pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi III. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, 11(3), 147-163.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Widianingrum Widianingrum, Erica Indah Maulia, Irwan Triadi, Punky Hendra Wijaya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







