Slogan Polisi VS Realitas Aparatur: Kesenjangan Profesionalisme dan Humanisme dalam Kasus Penganiayaan Siswa MTS di Tual, Maluku
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10014Keywords:
profesionalisme, humanisme, kepolisian, kekerasan aparatAbstract
Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara slogan normatif kepolisian yang menekankan profesionalisme dan humanisme dengan praktik aparat di lapangan, khususnya dalam kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis dokumen, pemberitaan, serta kerangka regulasi yang mengatur fungsi dan kewenangan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Polri telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai penyimpangan. Kasus di Tual mencerminkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan mengabaikan prinsip humanisme serta perlindungan hak asasi manusia. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik, serta minimnya akuntabilitas dalam penegakan disiplin aparat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan, serta internalisasi nilai-nilai humanisme dalam praktik kepolisian. Dengan demikian, keselarasan antara slogan institusional dan realitas empiris dapat diwujudkan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
References
AdminICJR. (2025). Polisi Superpower: Brutalitas Berulang, Presiden Harus Distribusikan Berbagai Fungsi Polri Sekarang! ICJR. https://icjr.or.id/polisi-superpower-brutalitas-berulang-presiden-harus-distribusikan-berbagai-fungsi-polri-sekarang/
Aji Indonesia. (2025). Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Aliansi Jurnalis Independen. https://aji.or.id/informasi/darurat-kekerasan-negara-menuntut-tanggung-jawab-presiden-dpr-dan-kapolri
Amin, R., & Aziz, M. F. Al. (2023). Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri. KRTHA BHAYANGKARA, 17(1), 1–26. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855
Azahwa, S., Fitri, Z. M., & Endra Wijaya. (2025). PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA POLISI SEBAGAI TANTANGAN BAGI IMPLEMENTASI GOOD POLICING GOVERNANCE. Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus, 2(1), 80–88.
Bayley, D. H. (1994). Police For The Future. https://books.google.mn/books?id=YyQf9St3BKQC&printsec=frontcover&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false
Budiardjo, M. (2008). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. https://id.scribd.com/document/838838449/Dasar-Dasar-Ilmu-Politik
Ibrahim, R. (2026). Polisi di Tual pukul seorang anak hingga tewas - “Seperti kejadian sebelumnya, korban malah difitnah.” BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98gwwp1rleo
Kasim, J. (2022). Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. PID POLDA KEPRI. https://pid.kepri.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). CATATAN AKHIR TAHUN 2024 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. https://id.scribd.com/document/860000599/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi
Krippendorff, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krippendorff,+K.+(2018).+Content+analysis:+An+introduction+to+its+methodology+(4th+ed.).+SAGE+Publications.&ots=y_ekYvgNfB&sig=iUbNmGfcSfnCi7LT5bn8ecOUaC4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Kurniawan, H. F. (2025). EKSISTENSI KEPOLISIAN RI DI TENGAH DISRUPSI POLITIK DAN CITRA INSTITUSI. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(6), 8394–8400.
Maulana, A., & Dewanto, W. (2026). Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana. IBLAM LAW REVIEW, 6(1), 125–151. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.639
Mustanshir, Abdullah, D. C., & Nurziah. (2025). FUNGSI PENGAWASAN PROPAM DALAM PENINGKATAN DISIPLIN KERJA APARAT KEPOLISIAN PADA POLRES DONGGALA. PATRIOT, 1(1), 49–54.
Nababan, W. M. C. (2026). Brimob Aniaya Siswa di Tual, Yusril: Tak Cukup Dipecat tapi Juga Dihukum Berat. Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/brimob-aniaya-siswa-di-tual-yusril-tak-cukup-dipecat-tapi-juga-dihukum-berat
Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/link/65a89006bf5b00662e196dde/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
Revaldi, I. P. Y., & Yasarman. (2025). Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi Perkap No.1 Tahun 2009. Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1), 19–24. https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/link/65a89006bf5b00662e196dde/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
Rimbing, M. P., Sumakul, T. F., & Kasenda, V. D. D. (2025). KEWENANGAN PROPAM DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KASUS PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA DI WILAYAH POLDA SULUT). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13(3), 1–14.
Santosa, B. D., Fatimah, N., Kusumaningtyas, N. I., Aesyi, U. S., & Santoso, H. (2023). Analisis Kepercayaan Masyarakat Tentang Kepolisian Indonesia di Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Indonesian Journal on Data Science, 1(2), 66–76.
Sesaningrum, S. E., Purnamasari, H., & Yudha, T. (2025). MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPOLISIAN MELALUI PELAYANAN YANG RESPONSIF. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 8(2), 993–958.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. 2 (2002). https://k3i.korlantas.polri.go.id/api/web/uploads/regulation_doc/UU-NOMOR-2-TAHUN-2002-TTG-KEPOLISIAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, Pub. L. No. 39 (1999). https://peraturan.go.id/id/uu-no-39-tahun-1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, Pub. L. No. 8 (1981). https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1981
Waljinah, S., Wardiono, K., & Anggoro, P. W. (2025). ETIKA PROFESI POLISI DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: STUDI ATAS INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 13(3), 955–971.
Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Istimeisyah, D., Rahmawati, Nandita, L., Friyadhi, N. F., Tanjung, S. B. J., & Mulyadi. (2025). Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat : Studi Kasus Ferdy Sambo. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(10), 92–96.
Yunianto, D. R. E. (2025). PERSPEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS ANGGOTA POLRI BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2201
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Astried Hasiana, Chasya Nabila, Farsya Ellysya, Mufidah Riqqah, Muhammad Fahreza Ramadan, Nova Jojor, Nur Azizah Hikmatulloh, Zafirah Irdina Mulyana, Abdul Ghofur, Nanda Rizka Nasution

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







