RENDAHNYA SERAPAN APBD KABUPATEN BOJONEGORO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Authors

  • Devina Aulia Firnanda Universitas Negeri Surabaya
  • Nindya Rachma Paramitha Adi Universitas Negeri Surabaya
  • Eva Hany Fanida Universitas Negeri Surabaya
  • Melda Fadiyah Hidayat Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.10006

Keywords:

APBD, serapan anggaran, pembangunan daerah, efektivitas, Bojonegoro

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rendahnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan daerah. Isu penyerapan anggaran menjadi hal penting karena APBD adalah alat utama pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi fiskal yang cukup tinggi, pencapaian anggaran dalam beberapa tahun terakhir tetap menunjukkan kondisi yang tidak stabil dan belum sepenuhnya efisien. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur, yang mencakup laporan realisasi APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, peraturan, jurnal akademis, buku-acuan, serta sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa rendahnya penyerapan APBD di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti perencanaan program yang kurang optimal, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah, serta adanya perubahan kebijakan selama tahun anggaran berjalan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pembangunan daerah, termasuk tertundanya pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal, lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkurangnya manfaat anggaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kapasitas fiskal daerah besar, hal itu tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, serta melakukan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Dengan pengelolaan APBD yang lebih baik, diharapkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

References

Abdullah, S. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Jakarta: BPK RI.

Bojonegoro Dalam Angka. (2024). Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2024. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.

Budiarto, H. (2020). Analisis serapan anggaran belanja daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 115–128.

Halim, A. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, R. (2021). Pengaruh kualitas perencanaan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 33–47.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur. Jakarta: Kemenkeu RI.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, T. (2020). Efektivitas belanja daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(3), 201–214.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). Realisasi APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

Prasetyo, D. (2021). Hubungan serapan anggaran dengan kualitas pelayanan publik daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 88–101.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sari, N. P. (2022). Analisis kendala penyerapan APBD pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 55–69.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2017). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.

Wibowo, A. (2021). Pengaruh kapasitas aparatur terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 8(2), 142–156.

Downloads

Published

26-04-2026

How to Cite

Firnanda, D. A., Adi, N. R. P. ., Fanida, E. H. ., & Hidayat, M. F. . (2026). RENDAHNYA SERAPAN APBD KABUPATEN BOJONEGORO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DAERAH . Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 23194–23202. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.10006

Issue

Section

Articles